Ormas LAKI Kecam DPRD BU tidak Anggarkan Anggaran untuk P3K
lesungnews.com
Argamakmur- Kasian nasib para honorer yang yang berjumlah 200 orang. Nyatanya Komisi 1 DPRD Bengkulu utara tidak menganggarkan dana untuk pengangkatan honorer untuk dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau( P3K).
adapun tenaga honorer 200 orang tersebut berasal dari tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Hal ini terkesan sangat menzalimi sekali dan melukai hati nurani para honorer. Jika alasan DPRD melalui komisi yang membidangi tidak ada anggaran terkait pengangkatan tenaga honorer tersebut. alasan ini sangat tidak beralasan, untuk diketahui oleh para dewan yang terhormat ini menyangkut kehidupan oang banyak apa lagi mereka sudah mengabdi puluhan tahun dan banyak diantara mereka yang bekerja dipelosok wilayah terpencil dan terisolir.
Aprizal karnain alias Buyung Karim penggiat Anti Korupsi melalui wadah ormas LAKI menyampaikan kepada awak media ini, dirinya sangat menyayangkan sikap dari komisi satu yang tidak menganggarkan dana untuk pengangkatan para honorer tersebut.Ia menilai komisi satu seakan tertutup hatinya untuk memperhatikan nasib kawan- kawan honorer tersebut kata Buyung Karim dengan nada kesal. Sudah lah kata Buyung Karim kita jujur saja banyak anggaran di Bengkulu Utara ini apa kita mau buka- bukaan untuk referensi saja ya di sekretariat Dewan Perwalilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara itu saja dianggarkan setiap tahunnya kurang lebih 1,2 milyar untuk penggajian kurang lebih 135 orang hal itu tidak ada kendala dan coret mencoret seperti yang lain kenapa untuk saudara -saudara kita P3K ini dicoret kesal Buyung. sekali lagi saya mempertanyakan? dasar dewan yang terhormat tidak menganggarkan anggaran untuk P3K tersebut itu apa alasannya ?Jangan sampai ada unsur lain ya dibalik ini semua yang akhirnya dinilai tidak keberpihakan kepada para honorer. Untuk wakil rakyat yang duduk disana kalian terpilih karena dipilih oleh rakyat tenaga honorer itu adalah rakyat mereka tidak menuntut apa-apa selain untuk diperjuangkan hak-hak mereka apa lagi di tahun ini dibutuhkan anggaran sebesar 360 juta untuk 200 tenaga honorer sementara jika mau ditelisik masih ada anggaran lain yang dinilai tidak begitu penting dan skala prioritas dianggarkan.
Masalah ini sama persisnya yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) bengkulu utara yang awal tahun 2022 memberhentikan 28 tenaga honorer dengan alasan anggaran tidak mencukupi karena dipangkas namun setelah saya bersama yang lain mengadvokasi untuk diperjuangkan agar diangkat kembali nenjadi tenaga Satpol PP ke komisi yang membidangi yaitu Komisi 1 dan alhasil sekitar 15 orang dipekerjakan kembali dan anggaranya disediakan di APBD-P tahun ini. Justru saya pertanyakan kenapa untuk 200 orang ini yang jelas-jelas mereka ada dan tidak fiktif serta mereka berkerja sudah puluhan tahun namun anggaranya dicoret. Jujur saya secara pribadi dan lembaga siap bantu saudara-saudara kita yang terzalimi ini bila perlu kita datangi para wakil rakyat kita itu biar mereka tau nasib saudara-saudara kita para honorer ini yang hanya berkerja untuk menyambung hidup bukan mencari kekayaan kata Buyung. sayapun berharap masalah ini ditinjau kembali dan jika secara admintrasi dan aturan masih ada peluang untuk dianggarkan ya demi kepentingan orang banyak tolonglah di anggarkan alangkah baiknya dianggarkan harap Buyung dengan memohon… ( Red)
